Tentang Kami

Pada awalnya Provinsi Jambi adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrikamatan (Distrikamatan Agimuga, Distrikamatan Jambi Barat, dan Distrikamatan Jambi Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Provinsi Jambi di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada penjabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Jambi, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Jambi oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Jambi pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU Nor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Provinsi Jambi, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Provinsi Jambi sejak itu telah menjadi kabupaten defenitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Jambi Klemen Tinal, telah diundangkan Perda No 12 tahun 2010 tentang hari jadi Provinsi Jambi yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian Provinsi Jambi oleh Gubernur Provinsi Jambi, Drs. Jakobus Perviddya Salosa. M.Si

Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Jambi Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Jambi, ketua dan anggota DPRD Jambi, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Jambi pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Rafra, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi Provinsi Jambi. Dalam rapat itu, hari jadi Provinsi Jambi disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Jambi, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik lndonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Jambi Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi Provinsi Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Provinsi Jambi terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota ( Distrik Jambi Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan ( Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir ( Distrik Jambi Timur, Distrik Jambi Timur Tengah, Distrik Jambi Timur Jauh, Distrik Jambi Barat, Distrik Jambi Barat Tengah, Distrik Jambi Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional , yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Jambi Baru , serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Poumako di Distrik Jambi Timur.

Provinsi Jambi mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan LauArafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Provinsi Jambi terletak antara 134o31-138o31’ Bujur Timur dan 4o60’-5o18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km2atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Visi :

" Terwujudnya Jambi Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera "

Misi :

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,

2. Menciptakan Jambi yang Aman, Tertib dan Damai,

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,

5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Jambi.